Teks Eksposisi

Subsidi BBM Perlu Dikurangi

Besaran subsidi energi pada tahun anggaran 2014 mencapai

297,4 triliun. Angka tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2013

sebesar 299,59 triliun dari yang ditetapkan APBN-P 2013 sejumlah

287,14 triliun. Subsidi energi tahun ini mencakup BBM/LPG dengan

pengajuan 210,73 triliun.

Sementara itu, realisasi tahun lalu mencapai 210 triliun dari

APBN-P 2013 sebesar 199,9 triliun. Peningkatan subsidi BBM

tersebut karena lonjakan konsumsi minyak Indonesia. Di sisi lain,

produksi (lifting) minyak tidak mencapai target. Contoh, sejak tahun

2009, realisasi produksi minyak selalu di bawah target. Pada tahun

2013, targetnya 840 ribu barel per hari, realisasinya 825 ribu barel

per hari.

Bagaimana dengan konsumsi minyak? Pada tahun 2009,

konsumsinya sebesar 1,02 juta barel per hari. Kemudian, pada tahun

2013 melonjak menjadi 1,50 juta barel per hari. Dengan demikian,

pada tahun lalu Indonesia harus mengimpor minyak sebesar 725

ribu barel per hari. Indonesia adalah negara pengekspor sekaligus

pengimpor minyak.

Sejak 2004, Indonesia sudah menjadi importir minyak (net

importer oil). Dengan kata lain, jumlah impor untuk memenuhi

konsumsi domestik melebihi jumlah ekspor minyak. Sebelum tahun 2004, Indonesia masih dikenal sebagai eksportir minyak (net

exporter oil) karena ekspor lebih tinggi dari impor.

Subsidi BBM harus diakui cenderung meningkat. Kondisi ini

tentu membebani APBN. Untuk itu, diperlukan upaya menurunkan

atau bahkan menghapus subsidi BBM secara bertahap.

Kelompok yang setuju penurunan subsidi BBM mempunyai

argumentasi subsidi akan menimbulkan inefisiensi dalam

perekonomian. Besaran subsidi tersebut sebagian dinikmati

produsen dan konsumen, namun ada yang hilang tak dinikmati

keduanya (dead-weight welfare loss). Subsidi BBM tidak tepat

sasaran. Masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi menikmati

subsidi BBM lebih besar daripada rakyat berpendapatan rendah.

Dengan subsidi, harga di pasar domestik menjadi lebih

murah. Akibatnya, cenderung terjadi konsumsi berlebihan (over

consumption) atau pemborosan energi. Kondisi tersebut juga

akan mendorong penyelundupan ke pasar internasional. Hasil

pengurangan anggaran subsidi BBM dapat dialokasikan untuk

pembangunan infrastruktur, asuransi, jaminan kesehatan, beasiswa

pendidikan, program padat karya dan kegiatan lainnya untuk

masyarakat miskin. Jika harga naik, konsumsi menjadi semakin

rasional (tidak berlebihan). Selanjutnya, kondisi kualitas lingkungan

menjadi semakin baik karena polusi berkurang.

Sebaliknya, jika dapat dilaksanakan dengan efektif, program

kompensasi dapat menekan kemiskinan. Kompensasi sebaiknya

bukan dalam bentuk tunai, tetapi dapat berupa asuransi kesehatan,

beasiswa pendidikan, modal kerja UMKM, padat karya, serta beras

untuk masyarakat miskin.

Subsidi tidak dapat diberlakukan terus-menerus. Andai subsidi

terpaksa diberikan, harus diberlakukan secara adil, selektif, dan

tepat sasaran dengan jangka waktu terbatas. Subsidi harus dikurangi

secara bertahap, sampai akhirnya dihapus. Pemerintah baru didorong

berani mengurangi subsidi BBM disertai penjelasan gamblang

kepada masyarakat.