Teks Tantangan

Teks Tantangan

Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

Besaran subsidi energi pada tahun anggaran 2014 mencapai

297,4 triliun. Angka tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2013

sebesar 299,59 triliun dari yang ditetapkan APBN-P (AnggaranPendapatan Belanja Negara Perubahan) 2013 sejumlah 287,14

triliun. Subsidi energi tahun ini mencakup BBM/LPG dengan

pengajuan 210,73 triliun.

Sementara itu, realisasi tahun lalu mencapai 210 triliun dari

APBN-P 2013 sebesar 199,9 triliun. Peningkatan subsidi BBM

tersebut karena lonjakan konsumsi minyak Indonesia. Di sisi lain,

produksi (lifting) minyak tidak mencapai target. Contoh, sejak

tahun 2009, realisasi produksi minyak selalu di bawah target.

Pada tahun 2013, targetnya 840 ribu barel per hari, sedangkan

realisasinya 825 ribu barel per hari.

Bagaimana dengan konsumsi minyak? Pada tahun 2009,

konsumsinya sebesar 1,02 juta barel per hari. Kemudian, pada

tahun 2013 melonjak menjadi 1,50 juta barel per hari. Dengan

demikian, pada tahun lalu Indonesia harus mengimpor minyak

sebesar 725 ribu barel per hari. Indonesia adalah negara pengekspor

sekaligus pengimpor minyak.

Sejak 2004, Indonesia sudah menjadi importir minyak (net

importer oil). Dengan kata lain, jumlah impor untuk memenuhi

konsumsi domestik melebihi jumlah ekspor minyak. Sebelum

tahun 2004, Indonesia masih dikenal sebagai eksportir minyak

(net exporter oil) karena ekspor lebih tinggi dari impor.

Subsidi BBM harus diakui cenderung meningkat. Kondisi ini

tentu membebani APBN. Untuk itu, diperlukan upaya menurunkan

atau bahkan menghapus subsidi BBM secara bertahap.

Meskipun demikian, kelompok masyarakat yang kontra

penurunan subsidi BBM mempunyai argumentasi lain. Penurunan

subsidi yang diikuti kenaikan harga BBM memicu inflasi (barang

dan jasa mahal). Kondisi ini menjadikan daya beli masyarakat

turun, khususnya masyarakat miskin. Akhirnya, jumlah penduduk

kategori miskin akan bertambah.

Kenaikan harga BBM dan inflasi akan menyebabkan

permintaan domestik menurun sehingga melemahkan

produksi. Penurunan produksi di berbagai sektor ekonomi

akan meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan

meningkatkan pengangguran. Ringkasnya, kelompok kontra

berpendapat kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi,

kemiskinan, serta pengangguran lebih tinggi.Penurunan dan/atau penghapusan subsidi BBM tentu

berdampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek,

terutama inflasi, sektoral, ekonomi makro, kemiskinan, dan

pengangguran. Yang perlu dicermati adalah dampak terhadap

kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah baru harus sudah

mempunyai solusi terhadap subsidi BBM, seperti keberanian

menurunkan subsidi BBM secara bertahap sampai akhirnya

menghapus.

Dampak negatif penurunan subsidi BBM dalam jangka

pendek dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan fiskal

lewat jaring pengaman sosial dan kebijakan moneter. Selain itu,

Bank Indonesia dapat menurunkan jumlah uang beredar melalui

instrumen menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia

(SBI). Pengurangan subsidi BBM juga harus disertai program

kompensasi. Akan tetapi, program kompensasi yang tidak efektif

justru akan meningkatkan kemiskinan.

Sebaliknya, jika program kompensasi dapat dilaksanakan

dengan efektif, dapat menekan kemiskinan. Kompensasi

sebaiknya bukan dalam bentuk tunai, tetapi dapat berupa asuransi

kesehatan, beasiswa pendidikan, modal kerja usaha kecil dan

menengah, padat karya, serta beras untuk masyarakat miskin.

Subsidi tidak dapat diberlakukan terus-menerus. Andai

subsidi terpaksa diberikan, harus diberlakukan secara adil, selektif,

dan tepat sasaran dengan jangka waktu terbatas. Subsidi harus

dikurangi secara bertahap, sampai akhirnya dihapus. Pemerintah

baru didorong berani mengurangi subsidi BBM disertai penjelasan

kepada masyarakat.